| Saatnya Rakyat Mengambil Sikap untuk Menghukum DPR
Den Haag - Anggota DPR ibarat gerombolan penggangsir uang pajak rakyat. Apapun suara keberatan rakyat atas penghambur-hamburan uang pajak, terbukti tak pernah didengar. Saatnya rakyat bersikap untuk menghukum mereka.
Hal itu disampaikan President of Islamic University of Europe, Rotterdam, Dr. Sofjan Siregar, MA kepada detikcom, Selasa (14/9/2010), menanggapi rencana studi banding Panja DPR ke beberapa negara tujuan.
"Uang rakyat dipungut paksa melalui instrumen pajak, dari kelas miskin, menengah, sampai yang kaya raya semuanya kena tanpa kecuali. Kita rela membayar pajak, tapi seperti di Eropa harus sen demi sen digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Bukan untuk digangsir secara legal dengan macam-macam kedok," kecam Sofjan.
Menurut Sofjan, suara-suara keberatan dari rakyat itu karena uang yang dipakai anggota DPR untuk program jalan-jalan berkedok studi banding itu berasal dari uang jerih payah rakyat yang terkumpul melalui pajak.
"Supaya disadari oleh anggota DPR, bahkan uang untuk pakaian perlente mereka, untuk makan mereka dan mengisi perut anak istrinya itu dari uang rakyat," tegas Sofjan.
Lanjut Sofjan, ulah dan tingkah laku anggota DPR nampaknya semakin terang-terangan bertambah rakus dan tidak sesuai akal sehat. Rakyat yang merasa tersakiti dan selalu protes menyampaikan keberatan, tapi tidak pernah di dengar oleh mereka.
"Saatnya sekarang rakyat menghukum DPR. Seperti di Negeri Belanda, menghukum DPR itu melalui pemilu. Jangan lagi asal percaya," Sofjan mengingatkan.
Dikatakan, bahwa studi banding-studi banding DPR dengan biaya miliaran ke semua pelosok hampir seluruh negara-negara di dunia itu sudah terbukti tidak ada feedback yang signifikan buat negara dan legislasi.
"Konyolnya lagi, RUU terkait akan dibahas bulan Oktober 2010, tapi DPR mau studi banding beberapa hari saja sebelum pembahasan RUU. Kalau mau menipu, mbok ya jangan lebih bodoh dari penipu jalanan," kritik pria yang juga Ketua ICMI Eropa ini.
Untuk program-program penggangsiran uang rakyat berkedok studi banding itu, lanjut Sofjan, DPR sebenarnya bisa meminta informasi via KBRI di negara yang mau dikunjungi, apalagi cuma soal kepramukaan.
Seluruh dana studi banding tahun ini agar dialokasikan ke korban bencana alam seperti korban letusan Gunung Sinabung di Sumatera. "Jika anggota DPR merasa bukan Dewan Perampok Rakyat, semestinya mereka studi banding ke Gunung Sinabung ketimbang ramai-ramai kelayapan ke berbagai negara, sambil menggangsir uang rakyat melalui Surat Perintah Dinas atau uang saku," tandas Sofjan. (Sumber: detikNews) Kanada Menolak Undangan DPR Untuk Belajar Pramuka, Afsel Penggantinya 
Wakil Ketua DPR, Pramono Anung (foto : republika.co.id) HMINEWS.COM- Kunjungan Anggota DPR ke Afrika Selatan hanya menjadi negara “pengganti� setelah permohonan yang diajukan Panja RUU Pramuka DPR untuk studi banding belajar pramuka ke Kanada ditolak. Demikian dikatakan Wakil Ketua DPR, Pramono Anung di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/9/2010). Perlu untuk diketahui sebelumnya Panja merencanakan akan melakukan studi banding mengenai Kepramukaan di Inggris, Amerika Serikat dan Kanada yang dinilai cukup maju kepramukaannya. “Tapi ditolak. Negara yang bersangkutan, yaitu Kanada, tidak menerima,� ujar Pramono, Terkait dengan banyaknya kalangan yang memandang kalau kepramukaan di Afrika Selatan tidak lebih maju daripada Indonesia. Lalu, mengapa DPR tetap studi banding ke negara tersebut? “Ketika kita mengajukan undangan, ada undangan juga dari Afsel. Mereka minta delegasi dari kita untuk berkunjung, katanya pramuka di sana lagi berkembang,� ujar Pramono. Selain ke Afrika Selatan, Panja RUU Pramuka juga memberangkatkan tim untuk studi banding ke Korea Selatan dan Jepang. Pramono mengatakan, apa yang dilakukan anggota Dewan untuk memperlancar pembahasan RUU. Oleh karean itu Pramono sangat mengaharapkan kritik publik yang tajam untuk memantau kinerja Dewan. “Yang paling penting bagaimana kunjungan itu dikontrol ke publik. Sebab, sudah dianggarkan untuk itu. Kalau anggaran tidak digunakan, jadi masalah. Penyerapan menjadi nol,� kata Pramono. [] kompas/qian Belajar Pramuka Di Afsel Tidak Transparan, Elemen di DPR Bungkam 
Plesiran DPR Boroskan Uang Rakyat? (Foto: inilah.com) HMINEWS.COM- Sejumlah anggota Komisi Pendidikan (Komisi X) yang bertugas dalam Panja RUU Pramuka melakukan lawatan ke tiga negara untuk studi banding Pramuka. Tiga negara yang dikunjungi oleh dua tim yaitu Afrika Selatan, Korea Selatan dan Jepang. Siapa saja yang jauh-jauh “plesir� ke Afrika untuk belajar Pramuka? Kompas.com bersama sejumlah wartawan mencoba mengkonfirmasi, Rabu (15/9/2010), siapa saja anggota Komisi yang berangkat, berikut target-target yang akan dicapai selama lawatan. Sayangnya, informasi mengenai kegiatan kunjungan anggota Dewan ke luar negeri sangat susah didapatkan. Rombongan para wakil rakyat tersebut telah bertolak meninggalkan Tanah Air, kemarin. Berdasarkan informasi dari seorang staf ahli, pengurusan dan segala hal berkaitan kepergian anggota Dewan ke luar negeri bisa didapatkan di bagian Biro Perjalanan Kesekjenan DPR. Di sana, salah seorang petugas yang tak mau menyebutkan namanya tampak menghindar saat ditanya mengenai hal tersebut. “Kepala bironya masih cuti,� katanya. Namun, ia membenarkan, ada tim Komisi X yang melawat ke tiga negara. Ia kemudian meminta wartawan untuk mengkonfirmasi ke bagian tata usaha Kesekjenan. “Di sana yang lebih berhak mengeluarkan informasi,� katanya. Di lantai 3 Gedung Kesekjenan, petugas tata usaha, Sambudi juga enggan memberikan konfirmasi siapa saja anggota yang berangkat. Sebab, dana yang dihabiskan dikabarkan mencapai Rp3,7 miliar. “Anggaran memang di Kesekjenan. Tapi di sini hanya tanda tangan. Kalau mau tahu siapa yang berangkat, silahkan ke BKSAP (Badan Kerja Sama Antar Parlemen),� ujar Sambudi. Di BKSAP, seorang staf, Iis mengatakan, pihaknya hanya mengurus surat menyurat antara parlemen Indonesia dan negara tujuan lawatan. “Kalau target yang mau dicapai sama anggota yang berangkat, biasanya ada di komisi. Kami hanya urusan surat antarparlemen,� kata Iis. Namun, petugas Sekretariat Komisi pun enggan memberikan informasi saat dikonfirmasi. Ia beralasan, yang mengatur keberangkatan merupakan kewenangan pimpinan Komisi. “Ke pimpinan komisi saja, kami enggak tahu dan tidak berhak ngomong,� kata petugas yang juga tak mau menyebut nama. Ia juga mengaku, tak tahu dengan berkas surat yang berisi daftar anggota yang melakukan kunjungan luar negeri. Padahal, seluruh berkas keberangkatan, menurut informasi BKSAP, diurus oleh sekretariat komisi. Informasi yang didapatkan wartawan, tim yang berangkat ke Afrika Selatan dipimpin oleh Rully Chairul Azwar dan ke Jepang-Korea Selatan di bawah pimpinan Mahyudin. Tidak Transparan
Susahnya mendapatkan informasi mengenai kegiatan kunjungan anggota Dewan ke luar negeri, bukan hanya terjadi kali ini. Dalam sejumlah kegiatan yang sama, seluruh elemen di DPR seolah bungkam. Pun, anggota DPR yang berangkat tak transparan mengenai rencana kunjungan dan target-target yang ingin dicapai. []kompas/ham
Apa Iya, Anggota DPR Keluar Negeri Adalah Pengabdian 
Marzuki Alie Ketua DPR (Foto : Antara) HMINEWS.COM- Anggota Komisi IV dan X DPR melakukan studi banding ke sejumlah negara, dimana Komisi X berkunjung ke tiga negara, yakni Jepang, Korea Selatan dan Afrika Selatan. Kunjungan keluar negeri ini bukan merupakan bentuk pemborosan terhadap anggaran melainkan pengabdian. Demikian hal tersebut disampaikan ketua DPR, Marzuki Alie kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/9/2010). Marzuki juga sangat menyesalkan banyaknya tudingan dari sejumlah pihak yang menilai studi banding keluar negeri merupakan bentuk pemborosan anggara. Marzuki menegaskan, studi banding diperlukan untuk membantu kerja legislator dalam penyusunan rancangan undang-undang (RUU), “Jangan melihat mereka keluar negeri sebagai pemborosan, tetapi kepergian mereka keluar negeri sebagai bentuk pengabdian dimana mereka butuh referensi untuk penyusunan undang-undang,� kata Marzuki. Terkait dengan anggaran keluar negeri, Marzuki mengaku tidak tahu menahu. Itu urusan komisi yang bersangkutan kemudian diserahkan ke Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR. “Mereka hanya dapat uang harian dan transport, dan itu ada dalam anggaran,� kata Marzuki Seperti diketahui, anggota Komisi IV dan X melakukan studi banding ke sejumlah negara. Komisi X berkunjung ke tiga negara, yakni Jepang, Korea Selatan dan Afrika Selatan. Di sana mereka akan mempelajari sistem kepramukaan yang nantinya akan menjadi pertimbangan dalam RUU Kepramukaan yang tengah digodok.[]oke/dni | Selasa 14 September 2010 21:32 WIB | | Khusus untuk kunjungan kerja ke lima negara bulan ini, DPR habiskan Rp3,7 miliar. | Error! Filename not specified. Coretan di Gedung DPR (ANTARA/Yudhi Mahatma) | Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mencatat untuk masa 2010 ini, Dewan Perwakilan Rakyat menganggarkan dana Rp100 miliar lebih untuk studi banding. Rp40 miliar di antaranya khusus untuk studi banding terkait rancangan undang-undang.
"Khusus untuk kunjungan kerja ke lima negara September ini, menghabiskan Rp3,7 miliar," kata Sekretaris Jenderal Fitra, Yuna Farhan, kepada VIVAnews, Selasa 14 September 2010.
Bulan September ini, Komisi IV DPR melakukan kunjungan kerja ke Belanda dan Norwegia untuk studi banding pertanian dalam rangka RUU Hortikulkura. Sementara Komisi X berangkat ke Afrika Selatan, Korea selatan dan Jepang pada Selasa sore ini untuk melakukan studi banding yang berkaitan dengan Pramuka.
Data Sekretariat Nasional Fitra, anggaran ke lima negara itu mencapai Rp3,7 miliar. Ke Belanda menghabiskan Rp766.102.400, Norwegia Rp877.054.400, Afrika Selatan Rp795.064.000, Jepang Rp640.504.000, dan Korea Selatan Rp611.662.000. Data ini bersumber dari Rencana Kerja Anggaran/Kementerian/Lembaga) DPR tahun 2010.
"Kami menyayangkan kunjungan kerja itu," kata Yuna. "Menyedihkan karena kebanyakan yang berangkat baru aktif saat kunjungan kerja, sementara saat pembahasan RUU lebih banyak yang bolos atau diam," kata Yuna.
Sementara kemarin, Wakil Ketua DPR Anis Matta mengatakan bahwa itu sudah sesuai undang-undang. Berdasar UU No 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, anggota DPR dapat melakukan kunjungan kerja minimal dua kali.
Kunjungan kerja, menurut Anis, besar manfaatnya. Ini mengingat Indonesia masih minim pengalaman dalam menyusun UU. "Sehingga masih memerlukan kunjungan kerja ke luar negeri."
Namun pendapat ini, kata Yuna, juga patut dipertanyakan. Studi banding saat ini bisa dilakukan melalui internet atau jaringan parlemen dunia di mana DPR juga bergabung. (Sumber: VIVAnews)
| Walah, Anggota DPR Belajar Pramuka ke Jepang dan Korsel 
Anggota Komisi X dari Partai Demokrat, Theresia E Pardede HMINEWS.COM- Lagi-lagi Anggota DPR keluar negeri, kali ini disaat lebaran anggota DPR dari Komisi IV dan X bertolak ke beberapa negara melakukan kunjungan kerja demi merampungkan pembahasan RUU Holtikultura dan Pramuka, dimana Komisi IV berangkat ke Belanda, sedangkan Komisi X menuju Jepang, Korea Selatan, dan Afrika Selatan. Theresia E Pardede, Anggota Komisi X dari Partai Demokrat menjelaskan bahwa kepergian komisinya ke Jepang dan Korea Selatan adalah untuk melihat sistem gerakan pramuka mereka yang sukses. Sementara Afrika Selatan dipilih untuk melihat sistem gerakan pramuka yang berbeda dengan Jepang dan Korea Selatan. Ia membantah kalau perjalanan dinas ini semata akal-akalan anggota dewan untuk keluar negeri. dimana Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari kerja anggota dewan. ‘’Ada di UU No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD pasal 96 tentang tugas komisi,’’ sambungnya, Senin (13/9). Merampungkan UU Pramuka juga dipandang Theresia, yang ditugaskan melakukan kunjungan kerja ke Jepang dan Korea Selatan, penting. Katanya, di bidang UU Pramuka Indonesia ketinggalan jauh dari Inggris, Malaysia, India, Singapura bahkan Pakistan yang memiliki UU khusus pramuka. Selama ini, dalam urusan pramuka, Indonesia hanya berpatokan pada Keppres warisan Bung Karno dengan nomor 238 terbitan tahun 1961. Dikatakannya lagi, UU ini tidak semata membahas pramuka dari segi pelajaran tali-temali atau sandi morse. Manajemen pendidikan pramuka menjadi bahasan utama dalam RUU tersebut. Kunjungan kerja lantas diharapkan pula dapat membantu anggota dewan merumuskan pengaturan tentang pramuka yang lebih menarik kaum muda. []Republika/qian Belajar Pramuka Di Afsel Tidak Transparan, Elemen di DPR Bungkam 
Plesiran DPR Boroskan Uang Rakyat? (Foto: inilah.com) HMINEWS.COM- Sejumlah anggota Komisi Pendidikan (Komisi X) yang bertugas dalam Panja RUU Pramuka melakukan lawatan ke tiga negara untuk studi banding Pramuka. Tiga negara yang dikunjungi oleh dua tim yaitu Afrika Selatan, Korea Selatan dan Jepang. Siapa saja yang jauh-jauh “plesir� ke Afrika untuk belajar Pramuka? Kompas.com bersama sejumlah wartawan mencoba mengkonfirmasi, Rabu (15/9/2010), siapa saja anggota Komisi yang berangkat, berikut target-target yang akan dicapai selama lawatan. Sayangnya, informasi mengenai kegiatan kunjungan anggota Dewan ke luar negeri sangat susah didapatkan. Rombongan para wakil rakyat tersebut telah bertolak meninggalkan Tanah Air, kemarin. Berdasarkan informasi dari seorang staf ahli, pengurusan dan segala hal berkaitan kepergian anggota Dewan ke luar negeri bisa didapatkan di bagian Biro Perjalanan Kesekjenan DPR. Di sana, salah seorang petugas yang tak mau menyebutkan namanya tampak menghindar saat ditanya mengenai hal tersebut. “Kepala bironya masih cuti,� katanya. Namun, ia membenarkan, ada tim Komisi X yang melawat ke tiga negara. Ia kemudian meminta wartawan untuk mengkonfirmasi ke bagian tata usaha Kesekjenan. “Di sana yang lebih berhak mengeluarkan informasi,� katanya. Di lantai 3 Gedung Kesekjenan, petugas tata usaha, Sambudi juga enggan memberikan konfirmasi siapa saja anggota yang berangkat. Sebab, dana yang dihabiskan dikabarkan mencapai Rp3,7 miliar. “Anggaran memang di Kesekjenan. Tapi di sini hanya tanda tangan. Kalau mau tahu siapa yang berangkat, silahkan ke BKSAP (Badan Kerja Sama Antar Parlemen),� ujar Sambudi. Di BKSAP, seorang staf, Iis mengatakan, pihaknya hanya mengurus surat menyurat antara parlemen Indonesia dan negara tujuan lawatan. “Kalau target yang mau dicapai sama anggota yang berangkat, biasanya ada di komisi. Kami hanya urusan surat antarparlemen,� kata Iis. Namun, petugas Sekretariat Komisi pun enggan memberikan informasi saat dikonfirmasi. Ia beralasan, yang mengatur keberangkatan merupakan kewenangan pimpinan Komisi. “Ke pimpinan komisi saja, kami enggak tahu dan tidak berhak ngomong,� kata petugas yang juga tak mau menyebut nama. Ia juga mengaku, tak tahu dengan berkas surat yang berisi daftar anggota yang melakukan kunjungan luar negeri. Padahal, seluruh berkas keberangkatan, menurut informasi BKSAP, diurus oleh sekretariat komisi. Informasi yang didapatkan wartawan, tim yang berangkat ke Afrika Selatan dipimpin oleh Rully Chairul Azwar dan ke Jepang-Korea Selatan di bawah pimpinan Mahyudin. Tidak Transparan
Susahnya mendapatkan informasi mengenai kegiatan kunjungan anggota Dewan ke luar negeri, bukan hanya terjadi kali ini. Dalam sejumlah kegiatan yang sama, seluruh elemen di DPR seolah bungkam. Pun, anggota DPR yang berangkat tak transparan mengenai rencana kunjungan dan target-target yang ingin dicapai. []kompas/ham
Nama Anggota DPR Yang Belajar Pramuka Ke Afrika Selatan, Jepang, Korea Selatan 
Wakil Ketua Komisi X DPR Rully Chairul Azwar (Foto : okezone.com) HMINEWS.COM- Keinginan Panja Pramuka DPR RI untuk melakukan studi banding ke Jepang, Korea Selatan dan Afrika Selatan dalam rangka menyelesaikan RUU Pramuka belum diketahui pasti siapa saja yang berangkat, namun sebagaimana lazimnya setiap kunjungan ke luar negeri, selalu diikuti oleh seluruh anggota Panja. Ketika hendak mencari tahu tentang siapa saja yang berangkat keluar negeri, Sekjen DPR Nining Indra Saleh masih sulit untuk ditemui dan memberikan keterangan seputar kepergian Panja DPR, Selasa (14/9/2010). Sementara beberapa anggota Panja yang dihubungi, mengaku tidak hapal siapa saja rekan mereka yang berangkat ke luar negeri. Saat dihubungin detikcom Wakil Ketua Komisi X, Rully Chairul Azwar mengatakan kalau “Saya tidak hapal. Saya berangkat ke Afrika Selatan, sementara untuk yang ke Jepang dan Korea Selatan akan dipimpin Pak Hakam Naja,� ujarnya Berdasarkan informasi situs resmi DPR, Posisi pimpinan Panja Pramuka dipegang oleh Mahyuddin (FPD), Rully Chairul Azwar (FPG), Heri Akhmadi (FPDIP), dan Abdul Hakam Naja (FPAN). Berikut Anggota Panja Pramuka adalah : Parlindungan Hutabarat (FPD), Theresia EE Pardede (FPD), Venna Melinda (FPD), Rinto Subekti (FPD), Jefirstson R Riwu Kore, Kahar Muzakir (FPG), Zulfadhli (FPG), Popong Otje Djunjunan (FPG), Hetifah (FPG), Puti Guntur Soekarno (FPDIP), Utut Adianto (FPDIP), Wayan Koster (FPDIP), Sri Rahayu (FPDIP), Akbar Zulfakar (FPKS), Primus Yustisio (FPAN), Reni Marlinawati (FPPP), Hisyam Alie (FPPP), Hanif Dhakiri (FPKB), Noura Dian Hartarony (Fraksi Gerindra), Herry Lontung Siregar (Fraksi Hanura).[]ham |
Posts
0 comments:
Post a Comment