Era SBY, Hutang Indonesia Rp 1.654,19 triliun 
Era SBY, Hutang Indonesia Rp 1.654,19 triliun HMINEWS.COM- Utang pemerintah Indonesia era SBY periode Januari-Agustus 2010 tercatat sebesar Rp 1.654,19 triliun. Angka itu bertambah Rp 63,53 triliun dari posisi akhir tahun 2009 yang sebesar Rp 1.590,66 triliun. Angka ini juga meningkat dibanding akhir Juli 2010 yang sebesar Rp 1.625,63 triliun. Jika dihitung dengan denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah mencapai US$ 182,97 miliar, bertambah US$ 13,75 miliar dari jumlah di akhir 2009 yang sebesar US$ 169,22 miliar. Demikian data yang dirilis Ditjen Pengelolaan Utang Kemenkeu yang dikutip detikFinance, Rabu (15/9/2010). Utang tersebut terdiri dari pinjaman US$ 65,53 miliar dan surat berharga US$ 117,43 miliar. Dengan menggunakan PDB Indonesia yang sebesar Rp 6.253,79 triliun, maka rasio utang Indonesia tercatat sebesar 26%. Sementara rincian pinjaman yang diperoleh pemerintah pusat hingga akhir Agustus 2010 adalah: * Bilateral : US$ 41,2 miliar
* Multilateral: US$ 21,38 miliar
* Komersial : US$ 2,89 miliar
* Supplier : US$ 60 juta. Peningkatan signifikan terjadi pada jumlah utang dalam bentuk surat berharga negara atau obligasi yang nilainya meningkat menjadi US$ 117,43 miliar, dari jumlah di akhir 2009 yang sebesar US$ 104,2 miliar. Jumlah utang Indonesia jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun, namun rasio utang terhadap PDB memang menunjukkan penurunan. Hal itu sejalan dengan terus meningkatnya PDB Indonesia. Berikut catatan utang pemerintah pusat sejak tahun 2000 berikut rasio utangnya terhadap PDB: * Tahun 2000: Rp 1.234,28 triliun (89%)
* Tahun 2001: Rp 1.273,18 triliun (77%)
* Tahun 2002: Rp 1.225,15 triliun (67%)
* Tahun 2003: Rp 1.232,5 triliun (61%)
* Tahun 2004: Rp 1.299,5 triliun (57%)
* Tahun 2005: Rp 1.313,5 triliun (47%)
* Tahun 2006: Rp 1,302,16 triliun (39%)
* Tahun 2007: Rp 1.389,41 triliun (35%)
* Tahun 2008: Rp 1.636,74 triliun (33%)
* Tahun 2009: Rp 1.590,66 triliun (28%)
* Agustus 2010: Rp 1.654,19 triliun (26%) Utang pemerintah makin menjerat. Yang bisa dilakukan saat ini adalah gali lubang tutup lubang, seperti yang dilakukan rakyat miskin untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Jumlah utang pemerintah RI malah makin menggelembung. Menurut Dirjen Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto, Rabu (15/9) utang pemerintah bertambah Rp65,53 triliun menjadi Rp1.654,19 triliun pada periode Januari-Agustus 2010. Pada akhir 2009 utang pemerintah masih Rp1.590,66 triliun sementara akhir Juli 2010 juga naik menjadi Rp1.625,63 triliun. Jika dihitung dengan denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah mencapai US$182,97 miliar, bertambah US$13,75 miliar dari akhir 2009 yang sebesar US$169,22 miliar. Utang tersebut terdiri dari pinjaman US$65,53 miliar dan surat berharga US$117,43 miliar. Dengan menggunakan PDB Indonesia yang sebesar Rp6.253,79 triliun, maka rasio utang Indonesia tercatat sebesar 26%. Penambahan utang itu ternyata untuk menutup utang sebelumnya. Pola refinancing ini dilakukan karena pemerintah tak sanggup membayar utang jatuh tempo. “Kita refinancing utang jatuh tempo pada saat profil makro (utang) tinggi karena utang-utang lama yang jatuh tempo. Jadi utang bertambah adalah sesuatu yang wajar,� ujar Rahmat. Ia berdalih bertambahnya utang adalah akibat nominal defisit yang besar karena kenaikan produk domestik bruto (PDB). Bukan karena ada tambahan utang baru tetapi akibat kebutuhan refinancing. “Gross datanya atau tambahannya sekitar itu. Karena utang PLN (pinjaman luar negeri) jumlahnya hampir sama. Jadi nggak ada tambahan,� tandasnya. Selama ini memang tidak ada perubahan paradigma pengelolaan keuangan dan belanja negara. Sehingga dikhawatirkan dengan membengkaknya jumlah utang, bisa mengulangi apa yang terjadi pada era Orde Baru. Saat itu ekonomi terlihat sangat aman tetapi puluhan tahun ke depan akan sangat terpuruk. Dengan posisi tingginya kewajiban negara, kapasitas perekonomian untuk maju dan mandiri sudah tersedot oleh utang. Kalau tidak ada beban utang maka kapasitas untuk mandiri bisa lebih dinamis. Jangan sampai utang negara jadi beban rakyat yang sudah menderita. Karenanya restrukturisasi utang mutlak harus dilakukan dan strategi pembangunan ekonomi harus diubah sehingga tidak selalu bergantung pada utang luar negeri.[]rima/qian Apa ? Rezim SBY Telah Tandatangani 20 Proyek Hutang 
Rezim SBY, Utang Indonesia saat ini berjumlah Rp 1.625 triliun HMINEWS.COM- Pemerintahan SBY-BOEDIONO telah menandatangani 20 pinjaman baru sejak Januari hingga 30 Juni 2010, yang terdiri dari delapan pinjaman program dan 12 pinjaman proyek. Menurut data yang dihimpun dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Senin, menyebutkan, delapan pinjaman proyek berasal dari Badan Kerjasama Internasional Jepang (JICA), Badan Pembangunan Prancis (AFD), dan The International Bank for Reconstruction and Development (IBRD). Dimana Rincian delapan pinjaman program itu adalah Development Policy Loan (VI) dari JICA yang ditandatangani pada 19 Maret 2010 sebesar 9,00 miliar Yen. Pinjaman untuk Climate Change Program Loan III dari JICA sebesar 27,195 miliar Yen ditandatangani 23 Juni 2010, pinjaman Climate Change Program Loan III dari AFD Perancis sebesar 300 juta dolar AS ditandatangani 17 Juni 2010. Selain itu, pinjaman Add Financial BOS KITA-School Operation dari IBRD sebesar 500 juta dolar AS ditandatangani 23 Juni 2010, pinjaman untuk Indonesia Climate Change Development dari IBRD ditandatangani 23 juni 2010 sebesar 200 juta dolar AS. Pinjaman untuk Program Third National Program Community Empowerement Rural dari IBRD sebesar 785 juta dolar AS ditandatangani 9 April 2010. Pinjaman untuk Program Local Government decentralization Project dari IBRD sebesar 220 juta dolar AS ditandatangani 15 Januari 2010. Terakhir pinjaman untuk Indonesia Infrastructure Finance Facility sebesar 100 juta dolar AS ditandatangani 15 Januari 2010. Sementara itu 12 pinjaman proyek terdiri dari pinjaman untuk Indonesia Infrastructure Finance Facility dari ADB sebesar 100 juta dolar AS ditandatangani pada 20 Januari 2010, pinjaman untuk Paiton Steam Power Plant dari JBIC sebesar 4,21 miliar Yen ditandatangani pada 26 Maret 2010. Pinjaman untuk Saguling Electricity Power Rehabilitation dari JBIC sebesar 1,30 miliar Yen ditandatangani 26 Maret 2010. Pinjaman proyek lainnya adalah pinjaman untuk Regular Solid Waste Management dari JICA sebesar 3,54 miliar Yen ditandatangani 30 Maret 2010. Pinjaman untuk Third National Program Community Empowerement Urban dari IBRD sebesar 149,98 juta dolar AS ditandatangani 9 april 2010, pinjaman untuk Java-Sumatra Interconnection Transmition (I) sebesar 36,994 miliar Yen ditandatangani 30 April 2010. Selain itu pinjaman untuk Java-Bali Distribution Improvement Project dari AFD Perancis sebesar 50 juta dolar AS ditandatangani 3 Juni 2010. Pinjaman untuk 30 unit Airport Rescue and Fire dari Ing Bank Amsterdam Belanda sebesar 13,49 juta Euro ditandatangani pada 11 juni 2010, pinjaman untuk Java-Bali Electricity Distribution dari ADB sebesar 50 juta dolar AS ditandatangani 22 Juni 2010. Dua pinjaman proyek terakhir untuk Peningkatan Capacity Building Program Lemhanas dari Fortis Bank Spanyol dan institusi lain di Spanyol masing-masing sebesar 3,695 juta Euro ditandatangani 8 Juli 2010 dan 26 Juli 2010. Pinjaman tersebut tidak termasuk pinjaman untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk keperluan pertahanan dan keamanan dan Polri. [] Antara/ham
| 1,9 Milyar Dolar Amerika Hutang Baru Indonesia JAKARTA, HMINEWS- Kondisi utang Indonesia yang terus menumpuk akan dapat menjadi ancaman pembangunan Indonesia di masa mendatang. Menyoroti hal tersebut Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto menegaskan Indonesia saat ini cukup baik dalam hal kinerja pengelolaan fiskal dan utang. Sehingga menurutnya, meski ia mendukung wacana dalam KTT G-20 di Toronto, Kanada, perlu adanya upaya bagi negara-negara, khususnya yang tergabung dalam KTT G-20, untuk menekan defisit anggaran masing-masing negara yang otomatis akan mengurangi utang. Namun, ia menambahkan bahwa Indonesia masih aman untuk kedua hal tersebut. Pengamat ekonomi dari lembaga kajian ekonomi, Econit, Hendry Saparini, menilai seharusnya pemerintah segera menyadari bahwa tingginya utang luar negeri akan berbahaya bagi anggaran negara. Ia berpendapat, jika pemerintah sampai saat ini masih menetapkan defisit anggaran tinggi sehingga diperlukan utang luar negeri untuk menutupi defisit, hal itu karena pemerintah kurang cermat dalam mengelola anggaran dari tahun ke tahun. “Karena tidak ada evaluasi efisiensi terhadap anggaran, jadi seolah-olah semua pengeluaran-pengeluaran yang wajib dilakukan,� ujar Hendry. Dalam KTT G-20, juga muncul wacana agar negara-negara yang menerapkan stimulus fiskal agar menggunakannya secara efisien dan tepat. Menurut Hendry Saparini, itu pun belum dilakukan pemerintah, padahal dua tahun lalu pemerintah telah mengeluarkan sekitar 73 trilyun rupiah untuk stimulus fiskal dalam mengantisipasi melebarnya dampak krisis global “Stimulus fiskal ini sudah dibiayai dengan sangat mahal, desainnya juga buruk dan yang ketiga kemampuan realisasinya juga rendah, sehingga tertumpuklah beban-beban keuangan negara kita hingga saat ini,� kata Hendry. Masih tingginya defisit, menurut Danny Setiawan dari Koalisi Anti Utang, merupakan rekayasa pemerintah agar Indonesia mendapat utang. “Jadi, saya kira defisit selalu digunakan untuk menjustifikasi pembuatan utang baru dengan biaya yang sangat mahal,� kata Danny. Namun, Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto beberapa waktu lalu menegaskan, utang luar negeri selain untuk menutupi defisit anggaran juga berguna bagi pembangunan infrastruktur. “Paling besar dari Jepang, nomor dua dari Bank Dunia, nomor tiga dari Cina, baru nomor empat dari ADB,� jelas Menteri Joko Kirmanto. Pemerintah dan DPR RI menetapkan defisit anggaran 2010 sebesar 133,7 trilyun rupiah. Sementara utang baru yang akan diterima pemerintah tahun ini sekitar 1,9 milyar dolar Amerika. (dni/berbagai sumber) http://rimanews.com/read/20100703/1314/indonesia.perlu.kurangi.utang |
| Outstanding Utang Pemerintah, 2001-2010 (Miliar US$)
| | | | | | | | | | | | Bilateral4) | | | | | | | | | | | | Multilateral5) | | | | | | | | | | | | Komersial6) | | | | | | | | | | | | Suppliers6) | | | | | | | | | | | | Lain-Lain6) | | | | | | | | | | | | Total | | | | | | | | | | | Catatan : - Angka sementara
- Angka sangat sementara
- Angka sangat-sangat sementara, per 31 Juli 2010
- Termasuk pinjaman semi komersial
- Beberapa yang masuk semi konsesional
- Merupakan pinjaman komersial
|
Posts
0 comments:
Post a Comment